Ncuhi News

Halaman

    Social Items

Buy Now
Kota Bima, Ncuhinews.com,-  Pengurus PGRI Kota Bima menggelar rapat koordinasi dengan Pengurus PGRI  Ranting SMP dan perwakilan guru ASN P3K angkatan 1, 2 dan 3 pada Rabu, 15 Januari 2024 di Aula SMAN 1 Kota Bima. Guru ASN P3K diwakili oleh para koordinator dan pengurus serta masing-masing 15 orang guru setiap angkatan. Sedangkan pengurus PGRI Ranting SMP diwakili oleh Ketua dan Bendahara. 

Hadir dalam pertemuan tersebut ketua PGRI Kota Bima, Suhardin, M. Si, Sekretaris 1, Dedy Rosadi, M. Pd. M. Si, Wak Ketua 1 Suwarsi, S. Pd, Bendahara I PGRI Mursalin, S. Pd, Bendahara II Asnar Karnilita, S. Pd, Ketua Bidang Organisasi Ikbal Tanjung, S. Pd dan sejumlah pengurus teras PGRI Kota Bima lainnya. Rakor yang dipandu oleh Sekretaris PGRI Dedy Rosadi tersebut berjalan lancar, dinamis dan komunikatif. Dalam arahannya, Ketua PGRI Kota Bima menguraikan kiprah PGRI sebagai organisasi profesi, organisasi perjuangan, dan organisasi ketenagakerjaan. Suhardin menjelaskan beberapa perjuangan PGRI untuk guru, mulai dari sejarah sertifikasi guru, P3K, mengadvokasi kasus hukum guru, meningkatkan kompetensi guru, peningkatan karir dan kesejahteraan guru, baik di tingkat pusat maupun lokal Kota Bima. 
Alumni SPGN Bima ini juga menjelaskan hak dan kewajiban anggota PGRI,  menegaskan pentingnya soliditas, solidaritas, dan militansi dalam PGRI. Karena hak-hak guru kerap kali diganggu dengan kebijakan dan regulasi yang tidak berkeadilan. "PGRI harus besar, kita harus solid, kita harus bersatu, kita harus berjuang bersama dalam mempertahankan eksistensi profesi kita. Siapapun yang mengganggu guru, akan berhadapan dengan PGRI. Di tangan kitalah peradaban bangsa ini dititipkan", jelas putra Sape Jia yang gemar menulis ini.

Dalam sesi tanya jawab,  sejumlah peserta secara tegas memberikan dukungan untuk PGRI dan mengharapkan PGRI untuk tetap gigih memperjuangkan nasib dan kesejahteraan guru, termasuk memperjuangkan peningkatan status ASN P3K menjadi PNS. "Kami siap mendukung setiap perjuangan PGRI dan berkorban untuk kebesaran PGRI," Ujar Ahmad, Koordinator guru P3K angkatan 1. 
Forum yang berlangsung selama 3 jam tersebut menghasilkan beberapa poin kesepakatan yang sangat penting, di antaranya bahwa semua perwakilan guru P3K, setelah meminta persetujuan para anggotanya via WAG masing-masing, sepakat untuk menjadi anggota aktif PGRI dan membayar kewajiban iuran sebagai anggota melalui Bendahara Dinas Dikpora Kota Bima mulai bulan Pebruari 2025 sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per orang. Selanjutnya untuk anggota aktif di Ranting SMP/MTs, membayar kewajiban iuran melalui transfer ke rekening PGRI sesuai jumlah guru ASN yang anggota PGRI. Ketua PGRI Kota Bima beserta jajaran menyambut baik keinginan guru ASN P3K tersebut, dan menyampaikan terima kasih atas semangat dan  kesediannya menjadi anggota PGRI. "Dengan dasar hasil kesepakatan ini, kami akan segera bersurat kepada Dinas Dikpora Kota Bima, untuk meminta agar menerima pembayaran iuran anggota PGRI guru P3K TK dan SD melalui Bendahara Dinas Dikpora,  untuk selanjutnya disetor kepada PGRI," pungkas pria yang biasa disapa Bang Arjuna ini. (01@rj)

PGRI KOTA BIMA GELAR RAKOR DENGAN PERWAKILAN GURU ASN P3K DAN PENGURUS PGRI RANTING SMP.

Kota Bima, Ncuhinews.com,- problematik belum terbayarnya THR 100% dari TPG dan gaji 13 sebesar gaji pokok bagi ASND guru PAI Kota Bima menjadi atensi serius PGRI Kota Bima di bawah kendali Ketuanya Suhardin, M. Si. Tokoh pendidikan yang sangat familiar dengan awak media ini menegaskan bahwa Pemerintah harus segera membayarkan hak ASND guru PAI tersebut dalam waktu secepatnya sesuai syarat dan ketentuan regulasi yang ada. "PGRI sangat menyayangkan masalah ini bisa terjadi, padahal tahun 2023 semua THR dan gaji 13 untuk ASND guru, baik guru kelas maupun guru Mapel diusulkan oleh Dinas Dikpora Kota Bima dan dibayarkan oleh Pemerintah Kota Bima", tegas organisator ulung ini.

Suhardin mempertanyakan kenapa ada daerah lain seperti Kota Mataram, KLU, Kabupaten Sumbawa dan lain-lain bisa dibayarkan oleh pemerintah daerah. "Berarti ada proses yang salah, dan pasti sudah terjadi maltafsir terhadap regulasi yang terkait dengan THR dan Gaji 13 tersebut", lanjut mantan wartawan senior ini.

Mantan Wakil Ketua KNPI Kota Bima dua Periode ini menjelaskan, seharusnya Dinas Dikpora Kota Bima duduk bersama dengan jajaran Kemenag dan Inspektorat serta BPKAD Kota Bima pada saat menyusun data dan mengusulkan data penerima THR dan Gaji 13 tersebut ke pusat. Karena prinsipnya Kemenkeu akan membayar atau mentransfer dana sesuai data usulan dari daerah, yang penting datanya valid dan sudah diversifikasi oleh Inspektorat. "Problemnya adalah data teman-teman guru PAI tidak diusulkan oleh Dinas Dikpora dan diserahkan kepada Kemenag Kota Bima, namun ternyata dana untuk THR dan gaji ke 13 itu tidak tersedia dalam nomenklatur anggaran Kemenag", lanjut Suhardin.

Ketua PGRI yang selalu getol memperjuangkan nasib guru-guru ini menegaskan kembali agar Pemerintah Kota Bima segera Menindaklanjuti tuntutan teman-teman guru PAI ini dengan segera berkoordinasi dan menemui Kemenkeu atau Pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik.

Ketika ditanya terkait rencana guru PAI yang akan melakukan aksi demo dan mogok mengajar jika tuntutan untuk membayar THR dan gaji 13 tersebut tidak direalisasikan oleh Pemkot Kota Bima, alumni Makassar ini menjawab dengan santai. "Aksi demo merupakan salah satu cara menyampaikan aspirasi ketika cara-cara dialogis tidak membuahkan hasil. Itu konstitusional Mas," pungkasnya.(01@rj)

PGRI DESAK PEMKOT BIMA AGAR MEMBAYAR THR DAN GAJI 13 ASND GURU PAI.

 
Bima, Ncuhi New.com- Setelah tadi malam bersilaturrahim di kediaman Ketua PGRI Kota Bima, Suhardin alias Arjuna, hari ini sebanyak 586 orang guru non ASN Data Base BKN Kota Bima melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Dikpora Kota Bima di ruang rapat kantor setempat pada Senin 13 Januari 2025 didampingi oleh Ketua PGRI Kota Bima.
Audiensi tersebut dipandu oleh Ketua PGRI Kota Bima, dan dihadiri oleh Kadis Dikpora, Sekretaris dan Kasi GTK. Dalam pertemuan tersebut, Koordinator guru honorer R3 mempersoalkan adanya kejanggalan dalam seleksi P3K tahap 1 yang baru diumumkan beberapa hari yang lalu. Selain itu para guru tersebut menanyakan kepastian status guru R3 selanjutnya, dan meminta agar pemerintah Kota Bima mengusulkan formasi 2025 ini sesuai jumlah guru non ASN Data Base BKN, yaitu 586 orang.
Baik Kadis Dikpora, Sekretaris maupun Kasi GTK, secara substansi menjelaskan hal yang sama terhadap beberapa poin tuntutan para guru. Di mana rekrutmen P3K tersebut sudah dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan regulasi yg berlaku. Dan untuk 1 orang yang diidentifikasi kelulusannya janggal, akan diserahkan kepada BKPSDM untuk menyelesaikannya. Karena Dinas Dikpora bukan Pansel P3K. (01@rj)

Ketua PGRI Kota Bima Dampingi Guru Non ASN Data Base BKN Audiensi Dengan Kadis Dikpora Kota Bima

Mataram.Ncuhi News.com - Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) NTB menggelar Rapat Koordinasi Bersama dengan seluruh KORMI kabupaten/kota dan pengurus Induk Organisasi (INORGA) se NTB, pada hari Jumat-Sabtu, 27 - 28 Desember 2024 di Lombok Astoria Hotel Kota Mataram. 

Rakor yang mengusung tema " Konsolidasi Kuat, FORNAS VIII NTB 2025 Hebat" itu diikuti oleh seluruh Pengurus KORMI NTB, Ketua dan Sekretaris KORMI Kabupaten/Kota serta Ketua dan Sekretaris INORGA se NTB. Hadir juga Ketua Dewan Pakar KORMI NTB Prof. Dr. Mahyuni beserta jajarannya, Kadispora NTB yang diwakili oleh Sekretaris Dispora Dra. Hj. Asni yang merupakan Ketua Harian KORMI NTB, dan Kabid Olahraga Sispora NTB yang juga selaku Ketua Harian KORMI NTB.